PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Posted by Aldi Al Bani Friday, May 2, 2014 0 komentar

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Pendidikan diyakini oleh banyak ahli sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Artinya, jika kita ingin melihat seberapa maju suatu bangsa saat ini dan di masa yang akan datang maka lihatlah pada sektor pendidikan yang berlaku di negara tersebut. Pendidikan  merupakan satu-satunya cara untuk menjadikan masyarakat berkualitas. Untuk memajukan sebuah bangsa diperlukan masyarakat yang berkualitas, hanya dengan pendidikan masyarakat (individu) dapat menjadi pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
Di Indonesia, masalah pendidikan tidak henti-hentinya menjadi topik hangat untuk dikaji dan ditelaah demi pencarian sebuah sistem, konsep, dan cara untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang berguna untuk  kemajuan bangsa, dengan kondisi bangsa yang tengah berkembang. Pro dan kontra pun terjadi dalam masalah ini, siapakah yang memiliki kewajiban atas pendidikan itu? ada yang mengatakan bahwa yang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan adalah negara (pemerintah), di sisi lain, ada juga pandangan bahwa yang berkewajiban adalah masyarakat itu sendiri karena dari masyarakatlah sebenarnya pendidikan itu muncul. Beranjak dari perbedaan tentang siapakah yang paling bertanggung jawab atas pendidikan, maka timbullah perbedaan yang sama dalam hal pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan di Indonesia juga menuai perselisihan pendapat. Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung  jawab negara atau masyarakat? Namun dalam realita yang ada, kita temukan bahwa aturan-aturan  dan regulasi yaitu undang-undang telah mengatur tentang pembiayaan/pendanaan pendidikan secara komprehensif.
Pendidikan merupakan sarana paling strategis untuk meningkatkan kualitas manusia. Artinya, melalui pendidikan, kualitas manusia dapat ditingkatkan. Dengan kualitas yang meningkat, maka produktivitas individual manusia pun akan meningkat pula. Selanjutnya, jika secara individual produktivitas manusia meningkat maka secaca komunal produktivitas bangsa akan meningkat. Untuk meningkatkan produktivitas bangsa, tentu dibutuhkan dana yang besar, demikian hukum ekonominya.[1] Pelaksanaan pendidikan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjadikan manusia Indonesia produktif.
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat.[2]  Biaya pendidikan  dalam sebuah lembaga ada dua jenis, yaitu direct cots dan indirect cost.  Direct cost  (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil sekolah lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, dll. Sedangkan indirect cost (biaya tidak langsung) merupakan biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses pembelajaran, semisal biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya yang lain.[3] Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana pembiayaan pendidikan di Indonesia, mulai dari sejarah, aturan-aturan (kebijakan), permasalahan, dan juga  diharapkan dapat merumuskan solusi yang mungkin bisa menjadi problem solving atas berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan.

B.     Rumusan Masalah
Untuk menjadikan kajian dalam makalah ini lebih terarah, maka perlu penulis rumuskan beberapa masalah yang menjadi titik tekan pembahasan makalah ini sesuai dengan latar belakang di atas, antara lain:
1.      Bagaimanakah sejarah pembiayaan pendidikan di Indonesia?
2.      Apa dampak dari sentralisasi dan desentralisasi pendidikan?
3.      Apa yang dimaksud manajemen berbasis sekolah?

C.    Tujuan Makalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah,
1.      Untuk mendeskripsikan sejarah pembiayaan pendidikan di Indonesia.
2.      Untuk mendeskripsikan dampak dari sentralisasi dan desentralisasi pendidikan.
3.      Untuk mendeskripsikan manajemen berbasis sekolah.









































BAB II
PEMBAHASAN

A.    Sejarah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
Pembiayaan dalam pendidikan mutlak diperlukan. Hal ini terbukti dari sejarah yang mengharuskan selalu adanya biaya dalam pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, hal itu pun terjadi dan akan tetap terjadi meskipun bentuk tanggung jawabnya berbeda-beda. Pada zaman dulu, masyarakat, pemerintah, dan juga orang tua tidak dikenakan biaya pendidikan, tetapi biaya pendidikan dipikul oleh lembaga itu sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya biaya pendidikan meskipun belum terjangkau oleh masyarakat, pemerintah, dan orang tua.
Dahulu, seorang guru (kiyai) memiliki sumber pembiayaan pendidikan khusus (mandiri), semisal lahan pertanian dan perkebunan. Dari lahan pertanian dan perkebunan itulah biaya pendidikan bersumber. Namun hal itu bukan tanpa usaha, para siswa (santri) dilibatkan dalam mengolah dan bertani saat itu, sehingga hasilnya dapat dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan mereka. Seiring dengan berkembangnya zaman, penduduk semakin padat para penyelenggara pendidikan tidak mampu lagi membiayai pendidikan yang diselenggarakn secara mandiri, maka beban biaya itu dipindahkan kepada masyarakat,  pemerintah, bahkan donatur lain.[4]  
Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Jadi jika ada pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat dikatakan sebagai pemborosan dan hal itu semestinya dapat dicegah. Menurut sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis, (1) biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, (2) biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat (orang tua/wali siswa), (3) biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat (bukan orang tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, dan (4) biaya pendidikan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri.[5]
Realitas yang ada saat ini adalah bahwa pendidikan dinilai mahal. Sehingga banyak anggota masyarakat yang menolak biaya pendidikan. Pada  kenyataannya biaya pendidikan memang tidak pernah murah atau selalu mahal. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan yang terlihat tinggi itu dibandingkan dengan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia. Namun ada hal yang aneh dari  masa itu, yakni bagi masyarakat yang memiliki penghasilan cukup justru menolak biaya pendidikan yang murah, hal ini ditunjukkan oleh sebagian mereka yang memiliki penghasilan cukup tinggi menyekolahkan anaknya ke luar negeri yang jelas-jelas biaya pendidikan yang harus dipikul lebih mahal. Saat itulah biaya pendidikan yang mahal dijadikan sebagai prestise.
Pada era penjajahan, biaya kuliah di salah satu sekolah tinggi  sekitar fl (gulden) 300. Saat itu, satu kilogram beras setara dengan 0,025 gulden. Maka besaran uang kuliah saat itu sama dengan 12.000 kg beras. Jika ukuran dan perbandingan itu diterapkan untuk biaya kuliah di universitas saat ini, sedangkan harga beras sekarang rata-rata Rp. 7.000/kg, maka untuk kuliah biaya yang dibutuhkan sekitar Rp. 80 juta per mahasiswa per tahun. Nominal ini sungguh sangat besar dan mahal untuk ukuran perekonomian saat itu. Karena itulah sebagian bangsawan kala itu menganggap biaya pendidikan cukup mahal. Biaya sekolah setingkat SMA yang dirasa cukup  murah saat itu sebesar 5,60 gulden per siswa per bulan, setara dengan 224 kg beras. Bila dihitung dalam bentuk rupiah dengan mengasumsikan harga rata-rata beras Rp 5.000/kg maka hasilnya sekitar Rp. 1.200.000 per siswa per bulan. Begitulah gambaran bagaimana pembiayaan pendidikan di masa penjajah. Ternyata pendidikan di kala itu sangat mahal sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi rendah tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Di samping mahalnya biaya pendidikan masa itu, ternyata pemerintah kolonial juga memberikan beasiswa bagi keluarga bangsawan dan priyai yang miskin namun memiliki kemampuan akademik yang bagus dengan syarat mengajukan pembebasan biaya uang sekolah ke departemen yang telah ditentukan saat itu. dengan demikian keluarga miskin pun masih dapat menikmati pendidikan dengan tanggungan biaya sekolah dan bahkan biaya hidup ditanggung pemerintah saat itu.
Pada awal kemerdekaan pendidikan masih sangat diharapkan dari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kolonial dan NKRI saat itu. Sekitar tahun 1950-an NKRI yang baru saja menyelesaikan perang kemerdekaan, perekonomian Indonesia masih tergolong bertahan sehingga pemerintah masih dapat memberikan beasiswa kepada anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Saat itu juga pemerintah NKRI mampu memprogramkan pendidikan bagi kader bangsa. Ratusan pemuda Indonesia saat itu dibiayai pemerintah NKRI untuk meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi, baik di dalam dan luar negeri. Dewasa ini NKRI dinilai sudah cukup berkembang dari sisi perekonomian, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa beasiswa bagi para kader bangsa tidak lancar? Padahal NKRI ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan penghasilan rakyatnya amat rendah. Menjadi keharusan pemerintah untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang cerdas dan rajin karena pendidikan akademis memang mahal.[6]   
Biaya pendidikan di perguruan tinggi mahal sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Di negara manapun sebenarnya juga tinggi dan juga profesornya pun amat memadai. Dengan demikian tidak ada profesor yang bekerja di tempat lain, kecuali di bidang pendidikan. Ada fenomena menarik tentang perbedaan mengenai profesor di Indonesia dan di luar negeri. Di luar negeri bila ada seorang direktur industri dipanggil untuk menjabat profesor di salah satu perguruan tinggi, maka jabatan sebelumnya akan ditinggalkan. Karena, jabatan profesor di perguruan tinggi lebih terhormat dan penghasilannya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan perguruan tinggi di Indonesia. Bila seorang profesor diminta menjadi direktur salah satu industri, maka jabatan di perguruan tinggi akan ditinggalkan. Karena, penghasilan profesor di perguruan tinggi Indonesia rendah. Bagaimana jadinya jika profesor berjalan antar kota, sibuk mengajar hanya untuk mencukupi kebutuhan fisik minimunn (basic needs) hidupnya. Fenomena ini perlu direnungkan dan tentu bukan hanya sekedar direnungkan, namun bagaimana penyelesaian dari fenomena tersebut.
Adanya biaya kuliah yang tinggi, perguruan tinggi diharapakan akan menghasilkan riset dan ilmu yang sepadan. Mahasiswa yang telah lulus sebagai sarjana dibimbing untuk melakukan riset yang bermanfaat. Mahasiswa pendidikan seharusnya meneliti fenomena pendidikan sesuai dengan latar keahliannya, dengan pisau analisis keilmuannya, dan dibimbing pula oleh para doktor dan profesor keilmuannya. Dari sinilah kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menjadikan bangsa ini maju, masyarakat tidak seharusnya ditunjukkan ke dalam sebuah bidang oleh orang lain, namun lebih baik diberikan kebebasan untuk menggali dan memasuki bidang yang menjadi minatnya sehingga ia menekuni bidang tersebut dan akhirnya nanti dapat menghasilkan sesuatu yang berharga untuk kemajuan bangsa khususnya di bidang perekonomian sehingga dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
Untuk ke depannya, biaya pendidikan bukan sekedar biaya ekonomi yang dapat dihitung dengan uang, tetapi mencakup biaya moralitas dan keberadaban. Ini merupakan tujuan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena itu, menjadi tantangan bagi para pakar manajemen pendidikan untuk berfikir di luar ranah manajemen pendidikan. Bagaimana para manajer pendidikan tersebut mampu memberikan nilai tambah (added value) bagi lembaga pendidikan.
Pembiayaan pendidikan sangatlah urgen demi terselenggaranya proses pendidikan. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pembiayaan yang mengindikasikan akan pentingnya biaya dalam pendidikan. Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan juga berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Hemat penulis, pemerintah secara perlahan mencoba melepas tanggung jawab yang cukup besar selama ini tentang pembiayaan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung menuntut lembaga atau sekolah untuk mandiri secara pembiayaan sebagaimana pada masa awal dulu. Tidak menutup kemungkinan bahwa kemandirian dalam pembiayaan pendidikan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Ada penemuan yang mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan di suatu negara terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan nasional di negara bersangkutan. Hal ini berarti secara empirik terbukti bahwa semakin tinggi pembiayaan pendidikan di suatu negara semakin baik kinerja pendidikan nasionalnya. Sebaliknya, semakin rendah pembiayaan pendidikan di suatu negara semakin jelek pula kinerja pendidikan nasionalnya. Hal ini banyak terjadi di negara-negara maju, namun tidak begitu signifikan di negara-negara yang masih berkembang dan belum maju, meskipun pengaruh itu kurang terlihat nyata, walaupun kecenderungan pengaruhnya positif.[7]
Sejak dahulu pembiayaan pendidikan di Indonesia selalu menjadi masalah, Indonesia belum mampu mengalokasikan biaya pendidikan yang memadai. Saat ini mungkin sudah dipandang memadai namun bagaimanakah prakteknya? ini masih menjadi persoalan lain. Oknum-oknum yang tidak jujurlah yang menyebabkan semua ini tidak berjalan semestinya. Tenjadinya pemotongan dana pendidikan yang turun ke lapangan menjadi salah satu penyebab mengapa pembiayaan pendidikan tidak pernah memadai. Inilah yang perlu dicarikan solusinya. Sebagai contoh pada tahun 2003 total pengeluaran APBN mencapai Rp. 354,1 triliun. Jika pemerintah menaati UU Sisdiknas, maka dana yang dialokasikan untuk pembiyaan pendidikan  nasional setidaknya Rp. 70,8 triliun; yaitu 20% dari total pengeluaran. Dalam realitasnya pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak Rp. 13,6 triliun atau sekitar 3,8% dari total pengeluaran negara. Demikian juga yang terjadi pada tahun berikutnya, pemerintah hanya mengalokasikan 4,1 persen untuk pembiayaan pendidikan dari total pengeluaran negara. Pertanyaannya adalah, saat ini tahun 2013 berapakah alokasi dana untuk pendidikan, apakah sudah benar 20% dari total belanja negara atau belum? nantikan jawabannya pada audit akhir tahun (waktu yang telah ditentukan).
B.     Kebijakan Pembiayaan
Apabila kita melihat pendidikan sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat madani, tentu diperlukan keberanian investasi yang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Karena berdasarkan hasil studi yang dilakukan Bank Dunia, menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan  inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi. Karena itu investasi di bidang pendidikan bagi suatu negara setidaknya memiliki keuntungan ganda yaitu sosial dan ekonomis.[8] Turunan UUD 1945 yaitu pasal 31 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara di sini memililki kewajiban untuk membiayai pendidikan.[9]
Adanya krisis ekonomi dan moneter mengharuskan kita untuk mengkaji ulang atau reorientasi kebijakan dan pembiayaan pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, perhatian akan lebih dipusatkan pada beberapa faktor sebagai berikut.
1.      Kecukupan sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan, yakni kecukupan dalam jumlah dan mutu guru, buku teks siswa, dan juga sarana yang memadai.
2.      Kualitas manajemen sekolah harus ditingkatkan. Inti dari poin ini adalah bagaimana mengembangkan sekolah sebagai suatu unit yang mandiri, dalam arti MBS adalah tanggung jawab dan keikutsertaan stakeholder dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah.
3.      Alokasi anggaran lebih diprioritaskan  untuk penyuluhan yang secara langsung menyentuh kebutuhan PBM; kemudian baru beralih kepada hal-hal lainnya.
4.      Adanya ketidakseimbangan antara kompetensi lulusan, terutama bagi perguruan tinggi yang kebanyakan lulusannya langsung menjalani kehidupan bermasyakat dan bergumul dengan masyarakat.
5.      Peningkatan peran serta masyarakat dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengembangan mekanisme kerjasama saling menguntungkan bagi peserta didik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha/kerja.
6.      Untuk menjembatani kesenjangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan melakukan restrukturisasi penerimaan dan pengeluaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera dilakukan.
7.      Pendidikan dasar menjadi tahapan yang kritis dan awal yang baik dalam upaya pembentukan watak dan kualitas sumber daya manusia.
8.      Pembiayaan pengembangan sumber daya manusia rata-rata 20% dari  anggaran total APBN dengan kecenderungan yang tidak tentu dalam presentasenya.[10]
Kebijakan publik dalam pendidikan adalah aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal mengatur pelaksanaan pendidikan, mencakup tujuan pendidikan dan bagaimana mencapainya. Kebijakan pendidikan perlu selalu  diperhatikan, sebab pendidikan dinilai sebagai tolok ukur keunggulan dan eksistensi suatu negara dalam persaingan global.[11]
Kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat pada era ini mengacu pada UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah serta berbagai perangkat peraturan yang menyertainya, akan menentukan kinerja sistem pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro. Sehingga pembiayaan pendidikan pun berimplikasi dengan adanya otonomi daerah. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di era otonomi nantinya akan dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja pendidikan di tingkat lokal dengan indikator utama yaitu pemerataan, mutu, dan akumulasi suberdaya.[12] 
Dalam tabel di bawah ini kita dapat melihat bagaimana kadar besar kecilnya kebijakan pemerintah dalam hal kewenangan, dana, dan akuntabilitas hasil pendidikan pada era otonomi daerah dan juga MBS.
TINGKAT
KEWENANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN
KEMANDIRIAN MENGELOLA DANA
AKUNTABILITAS HASIL
Sekolah:
Sebelum MBS
Setelah MBS

kecil
besar/meningkat

kecil
besar/meningkat

besar
besar/meningkat
Kab/Kota:
Sebelum Otda
Setelah Otda

kecil
besar/meningkat

kecil
besar/meningkat

besar
besar/meningkat
Provinsi:
Sebelum Otda
Seteleh Otda

besar
kecil/menurun

besar
kecil/menurun

kecil
kecil/menurun
Pusat:
Sebelum Otda
Setelah Otda

besar
kecil/menurun

besar
kecil/menurun

kecil
kecil/menurun

Tabel di atas menggambarkan bahwa kebijakan otonomi daeran dan MBS dilaksanakan secara bersamaan di Indonesia. Namun hal ini tidak berlaku mutlak, artinya, bisa saja suatu negara bergerak ke arah otonomi daerah tanpa disertai dengan MBS, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi:
1.      suatu negara menganut sistem pengelolaan pendidikan yang sentralistik tanpa disertai dengan MBS;
2.      suatu negara menganut sistem pendidikan yang desentralistik (ke tingkat provinsi atau kabupaten/kota), tetapi tidak diikuti dengan MBS;
3.      suatu negara menganut sistem pendidikan yang sentralistik tetapi pada saat yang sama mengembangkan MBS; dan
4.      suatu negara menganut sistem pendidikan yang desentralistik dan sekaligus melaksanakan MBS.[13]

Di masa lalu Indonesia pada kategori pertama, kemudian setelah era reformasi melompat drastis ke kategori keempat. Loncatan drastis ini tentu meruapakn perubahan yang cukup radikal dan memiliki risiko yang sangat besar.[14] Tanpa diikuti dengan kesungguhan pelaksaannya maka risiko yang besar bisa saja terjadi.
Model pembiayaan di Indonesia tidak memiliki bentuk baku. Artinya, pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), masyarakat dan sebagian investor. Adapun model-model bantuan pembiayaan pendidikan untuk tingkat dasar hingga menengah dari berbagai sumber di atas antara lain adalah;
1.      Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dana ini merupakan  bantuan pembiayaan operasional sekolah yang berasal dari pemerintah (APBN), namun program ini hanya diperuntukkan pada jenjang SD dan SMP.
2.      Bantuan Khusus Murid (BKM)
Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Dana ini merupakan gabungan dari dana pusat dan daerah. Prosesnya adalah kepala sekolah mengirimkan data siswa yang kurang mampu ke bagian pendidikan (kemendikbud).
3.      Bantuan Khusus Guru (BKG)
Merupakan dana gabungan antara dana pusat dan daerah. Cara perolehan bantuan ini sama sebagaimana perolehan pada BKM.
4.      Imbal Swadaya
Imbal Swadaya merupakan dana dari pemerintah pusat (APBN) untuk pembangunan/rehab gedung dan alat-alat laboratorium. Caranya adalah sekolah mengajukan proposal bersaing.
5.      School Green (Khusus SMK)
Adalah besaran dana 35 juta per tahun untuk pemberdayaan sarana prasarana, gedung, dan peningkatan mutu guru SMK.
6.      Biss Mutu (Khusus SMA)
Biss Mutu merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) dengan besaran sekitar Rp.100.000.000 sampai Rp. 250.000.000 untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus SMA.
7.      Dana Rehab (Khusus SD)
Dana ini bersumber dari pemerintah daerah dengan besaran sekitar 8-10 juta.
8.      Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf
Dana ini biasanya bersifat langsung ke lembaga yang bersangkutan.
9.      Dana Bantuan Orang Tua berupa SPP
Jumlah besaran SPP ini tergantung pada masing-masing sekolah. Biasanya semakin maju sekolah biaya SPP yang dibayarkan juga semakin tinggi.[15]
Demikian sumber dana pembiayaan pendidikan di Indonesia yang secara umum dipahami masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan dana juga dapat diperoleh dari bantuan-bantuan lain atau hasil dari pengelolaan sumber daya sekolah itu sendiri.
C.    Desentralisasi Pendidikan
Salah satu tujuan desentralisasi pendidikan adalah kemandirian setiap satuan pendidikan sehingga bisa menjadi lembaga yang otonom. Akan sangat sulit untuk mewujudkan pendidikan demokratis dan partisipatif dengan paradigma baru yaitu kemandirian ini jika masih dalam sistem pendidikan yang bersifat birokratif dan sentralistik. Karena itu pelaksanaan desentralisasi pendidikan hendaknya dibarengi dengan suatu mekanisme pelimpahan tugas dan wewenang birokrasi dari pusat ke daerah. Peran sekolah sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab kepada stakeholder menjadi jelas yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Ketika itu pula keberhasilan suatu pendidikan tidak lagi diukur dari pendapat para birokrat, tetapi dari hasrat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.[16] Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah komite sekolah dan dewan pendidikan telah benar-benar berperan sebagaimana fungsinya? Bagaimana realitas yang ada di lapangan?. Di lapangan masih ada sebenarnya daerah-daerah yang belum bisa menerima desentralisasi pendidikan, hal itu dikarenakan beberapa faktor antar lain, (a) sumber daya manusia (SDM) belum memadai; (b) sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai; (c) anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah; (d) secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan; (e) mereka takut terhadap perubahan.[17]
Otonomi daerah yang berimplikasi kepada desentralisasi di bidang pendidikan dapat tercermin dalam beberapa karakteristik khusus sebagai berikut:
1.      Manajemen, karena dalam manajemen pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan tumbuh berkembang di atas budayanya sendiri secara normatif;
2.      Perencanaan, tercapainya tujuan wujud manusia-manusia yang utuh (cerdas, terampil, religius, berbudi pekerti luhur, dan warga negara yang bertanggung jawab).
Adapun perencanaan pendidikan dalam desentralisasi dan otonomi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.       Unit perencana yang lebih rendah mempunyai wewenang untuk menformulasikan targetnya sendiri;
b.      Unit perencana yang lebih rendah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memobilisasi sumber-sumber yang ada, dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang telah diberikannya sesuai dengan kebutuhan prioritasnya;
c.       Unit perencana yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (provinsi dan atau pusat di mana posisi unit yang lebih rendah bukan sebagai “bawahan” melainkan sebagai “partner” dari unit provinsi dan/atau pusat.[18] 
Otonomi daerah di Indonesia dilandaskan pada kebijakan publik tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.[19] Dari sini, kita dapat memahami bahwa setiap daerah dituntut untuk menjadi daerah yang mandiri, yang dapat mengatur pemerintahan dan kebutuhannya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, namun tentu harus sesuai dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kebebasan untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk daerah otonom lebih diperluas tanpa harus menunggu kebijakan dari pusat. Sebenarnya, memahami otonomi daerah secara tidak langsung berarti memahami desentralisasi. Desentralisasi ini timbul akibat dari arus globalisasi yang begitu deras masuk kepada daerah-daerah yang lebih spesifik, sehingga setiap daerah terdorong untuk melakukan otonomi untuk menanggapi perkembangan ini dari apa yang dimiliki berupa potensi daerah itu sendiri.
Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan di era otonomi daerah, hal ini menurut Tilaar yang dikutip oleh Chan.[20] Menurutnya ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal itu adalah: (1) pembangunan masyarakat demokratis; (2) pengembangan social capital; dan (3) peningkatan daya saing bangsa. Secara sederhana desentralisasi bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui pendelegasian menejemen pambangunan pelayanan publik kepada daerah-daerah otonom yang diselenggarakan oleh organisasi administrasi publik daerah.
Demikian halnya dengan pendidikan, desentralisasi pendidikan dipahami sebagai  sistem menajemen pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan. Artinya bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang lebih luas. Namun dalam praktiknya, pemahaman desentralisasi pendidikan  berarti mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.  Dengan demikian pemerintah daerah memiliki keluasan untuk mengelola dan membina pendidikan secara mandiri supaya dapat mencapai sasaran pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Wewenang itu mencakup tahap pengambilan keputusan, pemrograman, implementasi,  monitoring program, sampai dengan pengadaan sarana dan prasarana.[21]
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah desentralisasi ini telah mampu memberikan sumbangsih dalam mencetak SDM yang unggul atau belum? Ini merupakan bahan renungan untuk mencari penyelesaian masalah terkait desentralisasi khususnya di bidang pendidikan.
Desentralisasi pendidikan meliputi setidaknya lima aspek dalam pelaksanaannya di sekolah yaitu, (1) operasional penyelenggaraan, (2) penjabaran kurikulum, (3) penyediaan tenaga dan kependidikan, (4) penyediaan sarana dan prasarana, dan (5) penyediaan anggaran.[22]
Perubahan dimensi manajemen pendidikan dari yang lama yaitu sentralisasi menuju pola yang baru yaitu desentralisasi dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.[23]
Pola Lama
Menuju
Pola Baru
Sub-ordinasi
Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat
Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku
 Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik
Pendekatan profesional
Sentralistik
Desentralistik
Diatur
Motivasi diri
Over-regulasi
Deregulasi
Mengontrol
Memengaruhi
Mengarahkan
Memfasilitasi
Menghindari risiko
Mengelola risiko
Gunakan uang secukupnya
Gunakan uang seefisien mungkin
Individu
Individu yang cerdas
Informasi terpribadi
Informasi terbagi
Pendelegasian
Pemberdayaan
Organisasi hierarkis
Organisasi datar

Setiap perubahan sistem tentu tidak lepas dari berbagai pro dan kontra. Setiap perubahan tentu memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Demikian juga dengan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sepertinya perlu adanya analisis untuk mengetahui kemanfaatan dari sebuah sistem. Analisis SWOT terkait desentralisasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.[24]
Strength
(kekuatan)
·         Sudah merupakan kebijakan yang populis
·         Mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari wakil rakyat yang menduduki kursi DPR-RI
·         Sebagai hal yang telah lama ditunggu-tunggu menyusul adanya perubahan sosial politik
·         Kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN tahun 2003
·         Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi.
Weakness (kelemahan)
·         Kurang siapnya SDM daerah terpencil
·         Tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya daerah-daerah miskin
·         Mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging
·         Menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus
·         Dijadikan komoditas
·         Belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan Depdiknas (Depdikbud).
Opportunity (peluang)
·         Dengan adanya kekuatan dan kelemahan maka ada celah yang menjadi peluang keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Mengingat kebijakan ini lahir dari arus paling bawah (grass roots), walaupun baru terlaksana di era reformasi, kebijakan ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam keberhasilan pelaksanaannya karena telah menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu dukungan dan kontrol dari masyarakat dapat terus berjalan selama kebijakan ini dilakukan.
Threat (tantangan/ancaman)
·         Tantangan yang harus diperhitungkan dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah munculnya individu-individu/lembaga-lembaga serakah yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Begitu juga dengan mental korup yang harus selalu diwaspadai
·         Tantangan lainnya adalah memberi pengertian kepada lembaga di luar kemendikbud yang selama ini memperoleh budget dari kemendikbud untuk kepentingan kegiatan pelatihan/pendidikan. Hal ini harus dipertegas supaya tidak ada dualisme dalam anggaran pendidikan yang pada akhirnya dapat merugikan kemendikbud. Hal ini jika terjadi tentu akan mengurangi jatah bagi biaya pendidikan yang akan merugikan sekaligus memengaruhi proses pembangunan masyarakat madani.

D.    Manajemen Berbasis Sekolah
Pendidikan kita selama ini dikelola dalam satu sistem birokratik yang sentralistik, yang dipandang  berbagai pihak sebagai salah satu faktor terpuruknya mutu pendidikan di tanah air. Mengapa? Karena sistem birokrasi selalu menempatkan kewenanangan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena sentralistik pendidikan menyebabkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah menjadi pudar dan asing. Pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi apalagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Dari fenomena itulah muncul gagasan baru yaitu manajemen berbasis sekolah yang diharapkan mampu menyelesaikan problematika pendidikan di tingkat yang paling dasar yaitu di sekolah. Paradigma manajemen berbasis sekolah ini sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Gagasan ini seakan kembali merasakan bagaimana pendidikan di masa lalu yakni pendidikan dikembalikan kepada masyarakat. Manajemen berbasis sekolah yang kemudian disingkat MBS banyak disinyalir bersumber dari barat sehingga ada kekhawatiran akan ketidakcocokan gagasan itu jika diterapkan di Indonesia. Padahal tidak seperti demikian, gagasan ini telah diaplikasikan di Indonesia pada masa lalu. Dulu masyarakatlah yang benar-benar memiliki sekolah, mereka yang membangun, mereka yang melalukan iuran untuk operasional sekolah, dan mengadakan sarana dan prasarana. Namun hal ini tergeser oleh kuatnya birokrasi yang mendominasi saat akhir-akhir ini. Ketika sekolah telah mampu mandiri dalam pembiayaan operasional sekolah dan lain sebagainya, saat itu pula pendidikan kita sedang mengalami pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah berfungsi hanya sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu.
Manajemen berbasis sekolah ini memberikan peluang kepada kepala sekolah dan guru untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di lembaganya masing-masing. Dengan MBS, pemecahan masalah internal sekolah, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian pembelajaran harus dibicarakan di sekolah dengan masyarakat. Banyak hal yang sebetulnya tidak perlu dibawa ke tingkat pemerintah daerah ataupun pusat. Pemerintah hanya bertugas menfasilitasi atau memberi bantuan pada saat sekolah dan masyarakat benar-benar tidak mendapati alternatif untuk pemecahan masalahnya. Sehingga pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan ujian secara nasional terhadap materi lokal.[25]
Dalam gagasan MBS ini, penyederhanaan konsep masyarakat terwakili oleh fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota. Komite sekolah dan dewan pendidikan harus benar-benar dapat mewakili masyarakat dengan berbagai macamnya sehingga pengambilan keputusan dapat diwujudkan melalui keputusan komite sekolah dan sekolah-sekolah yang ada. Tanggung jawab masyarakat akan pendidikan akan terwakili dengan fungsi-fungsi yang melekat pada komite sekolah dan dewan pendidikan, yaitu berfungsi sebagai pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi pengendalian dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung, serta fungsi mediator antara sekolah dan masyarakat.[26]  
Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan dua hal yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah saat ini. Kita lihat masih banyak di daerah terpencil yang belum bisa menikmati pendidikan yang layak seperti pada umumnya di kota. Mungkin inilah yang menjadi tugas utama pengembangan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya manakah yang seharusnya didahulukan, apakah pemerataan pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan? Itu menjadi tugas para ahli manajemen pendidikan untuk merenungkannya. Penulis melihat bahwa manajemen berbasis sekolah ini akan mampu menyelesaikan masalah tersebut mengingat tujuan utama dari manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
Manajemen berbasis sekolah memberikan peluang bagi kepala sekolah, guru, dan juga orang tua peserta didik melakukan kreativitas dalam berinovasi dan berimprovisasi terhadap sekolah terkait masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki.[27]








 









Analisis Kritis
Melihat otonomi sebagai keleluasan pemerintah daerah dalam mengelola bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, serta tenaga kerja. Ini memerlukan pemahaman yang komprehensif bagi pada pelaksana di daerah. Tidak sekedar para pelaksana saja bahkan seluruh lapisan masyarakat di daerah harus memahaminya.
Pendidikan di era otonom ini yang merupakan paradigma desentarlistik menhendaki perubahan pola kebijakan yang mulanya bersifat top down menjadi bottom up, artinya pengembangan pendidikan ditekankan pada kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berfikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Dari sini kita dapat melihat pengembangan pendidikan lebih bersifat holistik karena mencakup berbagai bidang di atas.[28] Oleh karena itu lembaga pendidikan yang ada sekarang seharusnya bukan sekedar dapat mempertahankan diri dengan mutu seadanya, namun bagaimana sekolah atau lembaga yang ada mampu menciptakan kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui paradigma baru dalam manajemen pendidikan yaitu dengan melaksanakan menajamen berbasis sekolah. Dengan sistem ini kepala sekolah, guru, dan stakeholder dituntut untuk berperan aktif dan juga kreatif dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat menciptakan sekolah yang maju/uanggul/berkualitas.
Dalam hal pembiayaan pendidikan peneliti melihat peluang yang besar bagi sistem manajemen berbasis sekolah untuk mencari dana pendidikan. Hal itu karena pihak sekolah memiliki keluasan untuk menjalin kerjasama dan juga melakukan inovasi untuk mencari biaya untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sangat menentukan dalam hal ini, karena kepala sekolahlah yang paling bertanggung jawab dibandingkan dengan masyarakat sekolah lainnya dalam menjadikan sekolah tersebut berkualitas dengan pembiayaan yang efektif. Efektif dalam pembiayaan bukan sekedar mampu mengalokasikan dana atau biaya yang ada sampai habis yang biasa disebut dengan konsep zero zero (pendapatan harus habis tidak tersisa sama sekali). Namun yang lebih dari itu bagaimana supaya lembaga atau sekolah mampu melakukan investasi dan juga saving untuk lembaganya setelah pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan itu terpenuhi secara adil (sesuai kebutuhan). Oleh karena itu sekolah saat ini harus memulai dari diri sendiri untuk menjadi atau untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju.
Dari semua itu, menurut hemat penulis, pendidikan yang berkualitas itu seyogianya tidak hanya dipandang dari satu sisi, yaitu kemampuannya untuk bersaing di kancah internasional dan dapat memberikan kemajuan di bidang ekonomi. Ada hal yang tidak kalah penting dari semua itu, yaitu spiritual individu sumber daya manusia juga harus tetap diperhatikan. Karena tanpa adanya nilai-nilai spiritual pada pribadi bangsa maka apalah arti pendidikan yang berkualitas itu. Jadi, pendidikan yang baik menurut penulis adalah yang bisa menyeimbangkan antara kesuksesan  secara materi dan rohani. Artinya, sisi kemanusiaan siswa dapat bermanfaat untuk sesama dengan disertai spiritualitas yang mapan yang tergambar dari pemahaman akan nilai-nilai budaya lokal, agama, dan juga norma-norma sosial.
Jadi untuk mambangun SDM bangsa yang cerdas bisa dimulai dari pribadi sekolah itu sendiri tanpa harus menunggu perintah dari atasan (pemerintah pusat). Semua itu mustahil tercapai tanpa ada kesadaran dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari presiden sampai rakyak jelata.
Terkait sistem pembiyaan pendidikan di Indonesia, menurut hemat penulis untuk memperbaiki sistem pembiayaan pendidikan saat ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah konsisten dan kedua inovasi. Konsisten artinya pemerintah konsisten dalam menjalankan aturan yang ada sehingga komitmen memajukan pendidikan melalui alokasi dana yang memadai. Inovasi  artinya, diperlukan inovasi dalam pembiayaan pendidikan dalam bentuk pembiayaan yang adil dan transparan. Inilah yang menjadi kunci kemajuan pendidikan secara khusus dan kemajuan bangsa secara umum.
Konsep Islam tentang Pembiayaan Pendidikan
Ayat dan hadits tentang pembiayaan
Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dan Hadis yang disabdakan Nabi SAW. adalah sebagai petunjuk bagi manusia supaya menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna dalam arti memaksimalkan bakat dan minat yang dimiliki secara optimal. Ada satu ayat yang memberikan semangat tentang pembiayaan pendidikan, yaitu Q.S. Al Mujadilah ayat 12-13, sebagai berikut:
$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) ãLäêøyf»tR tAqߧ9$# (#qãBÏds)sù tû÷üt/ ôytƒ óOä31uqøgwU Zps%y|¹ 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ö/ä3©9 ãygôÛr&ur 4 bÎ*sù óO©9 (#rßÅgrB ¨bÎ*sù ©!$# Öqàÿxî îLìÏm§ ÇÊËÈ   ÷Läêø)xÿô©r&uä br& (#qãBÏds)è? tû÷üt/ ôytƒ óOä31uqøgwU ;M»s%y|¹ 4 øŒÎ*sù óOs9 (#qè=yèøÿs? z>$s?ur ª!$# öNä3øn=tæ (#qßJŠÏ%r'sù no4qn=¢Á9$# (#qè?#uäur no4qx.¨9$# (#qãèÏÛr&ur ©!$# ¼ã&s!qßuur 4 ª!$#ur 7ŽÎ7yz $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÇÊÌÈ  
Artinya:
Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat di atas setidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa konsep pembiayaan pendidikan memiliki semangat, pertama, pendidikan tidak gratis, kedua, orang yang belajar memiliki kewajiban untuk mengeluarkan biaya pendidikan, dan ketiga, guru sebagai pengajar  yang melaksanakan proses pendidikan hendaknya menerima biaya pendidikan dalam bentuk apapun.
Selain itu hadis yang menunjukkan akan tanggung jawab dalam segala hal termasuk dalam pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut,
 2416 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه
 : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته[29] 

Sekilas sejarah pendidikan Islam
Kita mengenal beberapa periodisasi sejarah peradaban Islam. Dari periodisasi tersebut kita dapat melihat bagaimana pendidikan di setiap periode tersebut. Setidaknya ada 5 periode yang cukup dikenal dalam buku Sejarah Pendidikan Islam (DEPAG, 1986: 7) yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
Periode/Masa
Pembiayaan
Masa Nabi SAW (571-632 M)
Sumber pembiayaan: harta rampasan perang
Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M)
Sumber pembiayaan: harta rampasan perang dan penghasilan daerah (pemerintah)
Masa Umawiyah (661-750 M)
Sumber pembiayaan: penghasilan daerah (pemerintah)
Masa Abbasiyah (750-1250 M)
Sumber pembiayaan: penghasilan daerah (pemerintah)
Masa setelah jatuhnya kekhalifahan di Baghdad 1250 M- Sekarang
Sumber pembiayaan: penghasilan daerah (pemerintah dan masyarakat)

Untuk pendidikan Islam secara khusus di Indonesia, demikian juga ada beberapa fase sebagaimana fase sejarah Islam Indonesia (DEPAG, 1986: 7), yaitu sebagai berikut:
1.      Fase datangnya Islam ke Indonesia;
2.      Fase pengembangan melalui proses adaptasi;
3.      Fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (proses politik);
4.      Fase kedatangan orang Barat (zaman penjajahan);
5.      Fase penjajahan Jepang;
6.      Fase Indonesia Merdeka; dan
7.      Fase Pembangunan sampai sekarang.

Renungan penulis tentang pembiayaan pendidikan
Pendidikan dilakukan untuk membentuk pribadi seutuhnya yang memiliki karakter yang unggul. Untuk menciptakan pendidikan yan gunggul dan lulusan yang unggul diperlukan sumber daya pengajar yang unggul pula. Sumber daya pengajar yang unggul akan mampu mencari dan mengelola dana demi terlesenggaranya pendidikan yang unggul. Jika kita perhatikan fakta di lapangan, banyak sekali sekolah-sekolah yang masih jauh dari kualitas dan kecukupan baik dari sarana prasarana, sumber daya manusia, manajemen sekolah dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan pemerataaan dalam pendidikan nasional. Melalui undang-undang dan kebijakan pemerintah memiliki peluang besar untuk memajukan pendidikan terutama dalam memenuhi kebutuhan minimal setiap satuan pendidikan di sekolah.
Pembiayaan pendidikan jika ditinjau dari ayat dan hadis di atas, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sesuai dengan apa yang ada dalam semangat ayat tersebut. Artinya, pendidikan itu mahal, dan juga tidak gratis. Namun apakah tidak lebih baik jika pendidikan itu gratis tanpa ada pembayaran sedikitpun?, hal ini masih diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun tidak semua para penguasa menyadari akan pentingnya pendidikan gratis bagi masyarakat yang di bawah rata-rata. Sudah menjadi tanggung jawad pribadi, orang tua, dan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan khususnya pendidikan formal bagi masyarakatnya. Pendidikan memiliki manfaat yang jelas jauh ke depan. Dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian serta menjadikannya profesional sehingga ilm itu bisa menjadi petunjuk untuk menuju kepada Tuhan. Apalah arti ilmu jika hanya sekedar untuk diri sendiri semata. Ilmu itu umum dan untuk kawasan umum.
Ilmu merupakan sesuatu yang wajib dicari bagi setiap orang. Tanpa ilmu seseorang bisa  menjadi tertutup dan kurang pengetahuan sehingga menjadikkan orang tersebut asing di antara orang yang berilmu. Kita dituntut untuk selalu belajar dan melakukan pendidikan tanpa melihat usia. Semua ilmu adalah baik, tidak ada ilmu yang jelek, karena itu tidak seharusnya ada dikotomi ilmu, antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal semacam ini hendaknya kita hapuskan dan mengajarkan tentang hal itu kepada generasi berikutnya. Penilaian kita akan sesuatu sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Contohnya adalah pendidikan di Indonesia yang telah terbentuk menjadi dua (dikotomi), ini adalah sisa dari penjajahan Belanda. Selama kita masih menganggap adanya perbedaan antara ilmu satu dengan lainnya sama halnya kita masih dalam keadaan terjajah meskipun para penjajah tidak ada lagi di hadapan kita.
Pemerintah adalah penanggung jawab terbesar dalam pendidikan nasional dan pembiayaannya. Berdasarkan hadis di atas, kedudukan yang lebih tinggi bertanggung jawab atas bawahannya. Pembiayaan salah satu faktor pendukung yang dapat menjadikan lembaga pendidikan unggul. Ketersediaan dana akan memudahkan lembaga untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam hal kompensasi pendidik. Kompensasi ada kalanya berupa uang dan juga bukan uang. Uang merupakan sarana tidak langsung untuk menuju pendidikan yang unggul. Pemenuhan gaji bagi para pendidik secara efekti dan efisien sehingga memberikan kepuasan kepada pendidik akan membuatnya bahagia dan merasa diperhatikan. Jika hal itu sudah dirasakan oleh para pendidik, tidak sulit bagi mereka untuk memberikan kinerja terbaiknya untuk lembaga sehingga dalam mengajari murid penuh semangat dan ketekunan.
Ada banyak hal yang menjadikan pendidikan di Indonesia belum bisa menyamai negara-negara tetangga. Antara lain penyebabnya adalah luarnya dan heterogenitas masyarakat dan budaya di Indonesia. Namun hal yang paling inti adalah mentalitas para penguasa yang memegang kendali akan berjalannya pendidikan masih jauh dari bijaksana. Kita temukan di berbagai sektor korupsi tetap terjadi, dan sudah terstruktur sehingga menjadi budaya. Karena itu kesadaran dan komitmen dari semua lapisan masyarakat khususnya para penguasa harus amanah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kunci untuk menjadi pribadi seutuhnya adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan fisik, psikis (rohani), dan juga pikir.  Jida tiga komponen ini dapat berjalan dengan seimbang maka akan terwujud pribadi yang bijaksana dalam berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Manusia dalam kompleksitas keunikannya tidak bisa menjamin dirinya untuk menjadi baik. Baik atau buruk memang pilihan dan itu masih dalam situasi dan kondisi tertentu. Setidaknya setiap individu berusaha memberikan hal terbaik dari apa yang ia bisa lakukan, pikirkan, bicarakan. Pada akhirnya manusia hanya akan kemballi kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Tak ada kenikmatan yang abadi di dunia ini. Kerendahan, dan kekurangan itu untuk manusia. Hanya Tuhan-lah yang maha segalanya.  Wallahu A’lam




BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil kajian di atas. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Biaya pendidikan di Indonesia memang tidak pernah murah, begitulah realitasnya dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Hal ini dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat yang lebih kecil dibanding kebutuhannya.
Ada beberapa bentuk pembiayaan pendidikan, antara lain berupa bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan khusus murid (BKM), bantuan khusus guru, (BKG), dana rehab, infak, zakat, wakaf, dan bantuan dari orang tua berupa SPP, dan masing banyak lagi sumber-sumber pembiayaan yang lain.
Kebijakan desentralisai diharapkan dapat menjadikan pembiayaan dalam pendidikan lebih efektif serta mudah dalam pengontrolannya. Manajemen berbasis sekolah meruapakan sistem yang muncul akibat adanya desentralisasi pendidikan. Melalui MBS sekolah diharapkan mampu menjadi lembaga yang mandiri, baik dalam pembiayaan, pengambilan keputusan, penetapan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan sekolah. Perbaikan sistem pembiayaan pendidikan dapat dilakuakan dengan konsisten yang tinggi dan inovasi. Berangkat dari dua hal itu pembiayaan pendidikan di Indonesia akan menjadi efektif.
B.     Saran
Untuk mengkaji lebih jauh lagi secara lengkap mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, para pembaca dapat membaca buku-buku tentang pembiayaan pendidikan, begitu juga dengan memperhatikan UU dan kebijakan-kebijakan pemerintah  terkait pembiayaan pendidikan. Makalah ini disajikan hanya sekedar sebagai stimulus untuk membuat para pembaca memiliki perhatian kepada pendidikan di Indonesia. Tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan dan isi makalah ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di kemudian hari. Namun tidak salah, setidaknya penulis berharap makalah ini dapat berguna bagi siapapun khususnya bagi para pembaca yang budiman dan juga bagi mereka yang memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan di Indonesia. Akhirnya semoga pendidikan kita semakin maju dan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Amin.





DAFTAR PUSTAKA

Chan, Sam M. dan Tuti T. Sam. 2011. Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Fatah, Nanang. 2004. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Harsono. 2007. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
Minarti, Sri. 2011. Manajemen Sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Mulyono.  2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Mushthafa, M. 2013. Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel. Yogyakarta: LkiS.
Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan yang Unggul. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Shaleh, Abdul Rachman. 2004. Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Suharsaputra, Uhar. 2010. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
Supriadi, Dedi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Wahab, Abd. dan Umiarso. 2011. Kepemimpinan Pendidikan, dan Kecerdasan Spiritua. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Widiastono, Tonny D. 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Bukhori, Imam. Tt. Sohih Bukhori, Juz 2. Maktabah Syamilah, Keluaran kedua.


[1] Tonny D. Widiastono, Pendidikan Manusia Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hal. 420
[2] Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 77
[3] Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 261-262
[4] Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hal. 10
[5] Ibid., hal. 9-10
[6] Ibid., hal. 12-15
[7] Tonny D. Widiastono, Op. Cit., hal. 420
[8] Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 79
[9] M. Mushthafa, Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel, (Yogyakarta: LkiS, 2013), hal. 37
[10] Nanang Fatah, Op. Cit., hal. 82-84
[11] Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan yang Unggul, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  hal. 35-36
[12] Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 11
[13] Ibid., hal. 24-25
[14] Ibid.
[15] Mulyono, Op. Cit.,  hal. 122-126
[16] Harsono, Op. Cit., hal. 79-80
[17] Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 4-5
[18] Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 131-132
[19] Riant Nugroho, Op. Cit., hal. 23
[20] Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Op. Cit., hal. 1
[21] Riant Nugroho, Op. Cit., hal. 28-29
[22] Abdul Rachman Shaleh, Op. Cit., hal. 142
[23] Ibid., hal. 235
[24] Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Op. Cit., hal. 10-12
[25] Harsono, Ibid., hal. 73-76
[26] Ibid., hal. 78
[27] Sri Minarti, Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 40
[28] Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan, dan Kecerdasan Spiritual, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 200
[29] Imam Bukhori, Sohih Bukhori, Juz 2, (Maktabah Syamilah, Keluaran kedua), hal.  901

Baca Selengkapnya ....
Tutorial SEO dan Blog support Online Shop Tas Wanita - Original design by Bamz | Copyright of ALDI AL BANI.